Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan partainya tetap konsisten berada di koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dengan begitu, kata Dimyati, PPP bisa fokus untuk menjadi pemenang pada Pemilu 2019 nanti.
"Biarkan presiden sebagai pelaksana Undang-Undang, sedangkan pembuat Undang-Undang berdiri sendiri, jadi ada penyeimbang," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.
Dimyati menilai lebih banyak kader PPP yang ingin menjadi penyeimbang pemerintahan dibanding bergabung dengan kubu Jokow-JK. "Karena yang ingin di dalam pemerintahan kan hanya segelintir saja," ungkap dia.
Namun, kata Dimyati, arah koalisi PPP bisa saja berubah tergantung hasil Muktamar PPP yang rencananya digelar Oktober atau November 2014. "Tergantung pemimpinnya setelah Muktamar," ujar Dimyati.
Pansus Pilpres
Terkait rencana pembentukan panitia khusus di DPR, Dimyati menyetujuinya. Pansus itu, kata dia, diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan Pilpres ke depan.
"Kita lihat positifnya saja. Kalau pansus kan perbaikan pilpres ke depan. Jangan dilihat negatifnya, tapi lihat positifnya," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.
Dimyati menegaskan kader PPP tidak mudah dirayu dengan iming-iming jabatan. Jika ada kader yang menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK, Dimyati meminta mereka tidak membawa nama partai.
"Ya mudah-mudahan siapa saja lah yang terbaik yang mau direkrut dari PPP, tapi mereka harus netral tidak mengatasnamakan partai," kata dia.
sumber
0 comments:
Post a Comment