Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung akan menyediakan 16 tempat pemungutan suara (TPS) di rumah sakit (RS) saat Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2013. TPS itu disebar di 13 rumah sakit (RS) baik pemerintah maupun swasta. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan RS Borromeus masing-masing didirikan dua TPS.TPS-TPS tersebut untuk melayani dokter, perawat, karyawan, pegawai administrasi, pasien, dan penunggu asal Kota Bandung, sehingga tidak kehilangan hak pilihnya.
"Kita akan mengakomodasi warga Kota Bandung yang berada di rumah sakit pada saat hari pencoblosan Pilwalkot Bandung 2013, 23 Juni mendatang. Langkah ini berkaca dari pilgub kemarin, katanya banyak warga di rumah sakit tidak bisa mencoblos," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Kota Bandung, Heri Sapari .
"Meski tidak ada aturannya, tapi kita tetap harus melayaninya. Kita terus akan melakukan kajian terhadap hal ini karena faktanya pemilih itu memang ada di RS. Kita akan menyampaikannya kepada KPU pusat. Salah satu contohnya seperti TPS di lapas atau rutan yang tadinya tidak diatur, tapi pada akhirnya ada peraturan khusus yang mengaturnya," ujarnya.
Untuk tertib administrasi, maka warga yang berada di RS pada saat pencoblosan harus membawa form A-6 (surat panggilan) dan form A-8 (surat keterangan pindah dari TPS asal). "Jadi mereka bisa mencoblos di rumah sakit," terangnya.
Opsi untuk mendirikan TOS di RS, lanjut Heri, dikarenakan kemungkinan untuk bisa diakomodir oleh TPS yang berada di sekitar RS se-Kota Bandung sangat kecil. Karena kelebihan surat suara di setiap TPS hanya berjumlah sekitar 2,5%. "Jadi sekitar 15-20 surat suara saja. Melihat kondisi tersebut, kita tidak mungkin melibatkan TOS sekitar RS dan kita mengambil opsi untuk mendirikan TPS di RS," ucapnya.
"Kita akan mengakomodasi warga Kota Bandung yang berada di rumah sakit pada saat hari pencoblosan Pilwalkot Bandung 2013, 23 Juni mendatang. Langkah ini berkaca dari pilgub kemarin, katanya banyak warga di rumah sakit tidak bisa mencoblos," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Kota Bandung, Heri Sapari .
"Meski tidak ada aturannya, tapi kita tetap harus melayaninya. Kita terus akan melakukan kajian terhadap hal ini karena faktanya pemilih itu memang ada di RS. Kita akan menyampaikannya kepada KPU pusat. Salah satu contohnya seperti TPS di lapas atau rutan yang tadinya tidak diatur, tapi pada akhirnya ada peraturan khusus yang mengaturnya," ujarnya.
Untuk tertib administrasi, maka warga yang berada di RS pada saat pencoblosan harus membawa form A-6 (surat panggilan) dan form A-8 (surat keterangan pindah dari TPS asal). "Jadi mereka bisa mencoblos di rumah sakit," terangnya.
Opsi untuk mendirikan TOS di RS, lanjut Heri, dikarenakan kemungkinan untuk bisa diakomodir oleh TPS yang berada di sekitar RS se-Kota Bandung sangat kecil. Karena kelebihan surat suara di setiap TPS hanya berjumlah sekitar 2,5%. "Jadi sekitar 15-20 surat suara saja. Melihat kondisi tersebut, kita tidak mungkin melibatkan TOS sekitar RS dan kita mengambil opsi untuk mendirikan TPS di RS," ucapnya.
0 comments:
Post a Comment