Polda Jabar: Marak Unjuk Rasa Ditemukan Tarif Pelaku Demo

Guna meminimalisasi tingkat konflik jelang Pilkada tanggal 9 Desember 2015 secara serentak khususnya di Jawa Barat, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas, OKP dan LSM) berkomitmen untuk menjaga dan menciptakan wilayah Jawa Barat damai dan kondusif.

Demikian disampaikan Ketua Umum LSM Macan Siliwangi, Muh Arif Muharam S.H., S.Sos yang juga penggagas kegiatan deklarasi kebangsaan Ormas, OKP dan LSM di Jawa Barat saat ditemui "galamedianews.com" usai silaturrahmi kebangsaan di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas Bandung, Rabu (25/11/2015).

Kegiatan yang diikuti 40 pengurus dan pimpinan ormas/OKP/LSM juga diisi pembekalan dari Kodam III Siliwangi, Polda Jabar serta Pemprov Jabar. Hadir juga tokoh pemuda dari pemuda NTT, pemuda Kupang, pemuda Sulawesi, dan tokoh pemuda Ambon Maluku.

Menurut Arif, pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak yang digelar awal Desember 2015, pihaknya merasa terpanggil untuk mewujudkan Jawa Barat yang damai, aman dan terkendali dengan filosofi silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Pada kesempatan tersebut Arif menyatakan, kegiatan silaturrahmi kebangsaan menjadi salah satu pemikiran untuk mempersatukan semua unsur masyarakat dalam ikatan persaudaran yang positif, persaudaraan yang terbangun di tanah sunda untuk bersama-sama menjaga dan membangun lembur urang dengan berpegang erat pada kearifan lokal kesundaan dan budaya guna mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Dibayar
 Sementara Direktur Intelkam Polda Jabar, Kombes Pol Sumadi menyatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Desember 2015, menurutnya, semua daerah di Jawa Barat berpotensi konflik, namun daerah yang perlu diantisipasi daerah yang juga melaksanakan Pilkada Bupati dan Walikota.

"Semua daerah berpotensi konflik, namun dengan adanya kegiatan seperti ini, salah satunya untuk meminimalisasi konflik yang dilakukan oleh warga," kata Sumadi.

Pada kesempatan tersebut, Sumadi menyampaikan, saat ini marak aksi unjuk rasa dengan berbagai permasalahan yang disampaikan. Namun, secara umum jajarannya (polri,red) telah menemukan berbagai kegiatan unjuk rasa yang sengaja dibayar atau lebih dikenal unjuk rasa bayaran, sehingga kegiatan unjuk rasa kini menjadi trend sebagai mata pencaharian.

"Kami ketahui itu, setelah melakukan pendekatan dengan para pengunjuk rasa. Contohnya, unjuk rasa hanya berteriak-teriak dibayar Rp 40.000, bila saling dorong dengan aparat Rp 50.000, unjuk rasa hingga jebol pagar mendapat bayaran antara Rp 60.000 hingga Rp 100.000," tandas Sumadi yang disambut tepuk tangan Ormas, OKP, dan LSM.
Ancaman
Hal senada disampaikan pembicara dari Kodam III Siliwangi, Letkol (Inf) Dr. Tugiman mengatakan, adanya pembinaan seperti deklarasi kebangsaan tak lain untuk dapat mewujudkan kondisi yang aman, sehingga nantinya tidak terjadi gesekan dan benturan baik itu vartikal maupun horizontal pada Pilkada.

Pada kesempatan tersebut Tugiman menyampaikan, wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara dimana kesadaran bela negara terkait sikap, tekad, semangan dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia & UUD 1945 dalam menjami kelangsungan hidup bangsa dan negara.

 Sedangkan ancaman yang senantiasa terjadi baik didalam maupun luar negeri, sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara.

Sumber