Dana tersebut sempat ditunda lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintruksikan pencairan dana tersebut dilakukan seusai Pilpres 2014.
Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemprov Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, hal itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan yang selama ini tehambat.
Pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) serta biro keuangan untuk mempercepatnya.
"Kita akan lakukan langkah-langkah percepatan. Yakni, bagaimana caranya infrastruktur desa melaui bantuan keuangan desa ini dipercepat," tutur Iwa kepada wartawan, Rabu (6/8/2014).
Dia mengatakan, percepatan pencairan dana desa ini akan dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Saat ada imbauan dari KPK, pihaknya sudah menaatinya.
"Setelah Pilpres selesai, maka pencairan dana ke desa harus bisa diselesaikan secepatnya. Asal semua persyaratan dipenuhi," jelas dia.
Persyaratan bantuan desa sendiri, kata Iwa, ada tujuh yang harus dipenuhi para kepala desa. Di antaranya, dana bisa cair berdasarkan proposal disertai kuitansi materai, naskah hibah, pakta integritas, KTP dan rekening atas nama pemerintah desa.
"Sepanjang tujuh sayarat itu lengkap, maka proses pencairan bisa cepat dilakukan. Kami langsung transfer ke desa," jelasnya.
Menurut dia, seluruh kepala desa di Jabar sudah mengetahui mengenai syarat tersebut. Pasalnya mereka sudah memperoleh bimbingan teknis (Bimtek) dari BPMPD.
"Sekarang proses pencairan dana bantuan sedang berjalan terus. Tapi sesuai kesigapan desa. Agar bisa cair kan memang desa yang harus pro aktif," tutur Iwa, seraya menambahkan, percepatan pencairan dana bantuan desa ini bisa mengeliminir dampak keterlambatan.
Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jabar Sri Mulyono mengatakan, untuk bantuan keuangan desa sebetulnya tidak ditunda pencairannya oleh Pemprov. Namun sampai saat ini belum semua desa menyelesaikan proses administrasi yang wajib dilengkapi oleh desa.
"Bantuan desa bentuknya bantuan keuangan. Jadi, bisa dicairkan asal desa yang mengajukan pencairan memenuhi semua persyaratan. Kalau semua persyaratan terpenuhi pasti akan kami cairkan," katanya.
Dia menambahkan, administrasi untuk proses pencairan ini sangat ketat. Sementara tidak semua kepala desa paham dan mengerti bagaimana melengkapi semua persyaratan yang harus dipenuhi.
"Seperti Kepala desa harus mencantumkan nomor rekening atas nama desa, bukan rekening kepala desa. Jadi harus ada rincian anggaran desa. Semua persyaratan ini kemudian kami verifikasi," tutur dia.
sumber
0 comments:
Post a Comment